Oleh Athiful Khoiri (Sekretaris KIM Depok Raya, Sleman)

Prawacana
Keterbatasan akses pendidikan karena kemiskinan menjadi hambatan struktural dalam upaya menciptakan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Banyak anak dari keluarga kurang mampu harus menunda atau menghentikan pendidikan mereka karena terbentur biaya perlengkapan, transportasi, atau bahkan asupan gizi yang memadai untuk mendukung proses belajar. 

Di samping itu, norma sosial dan budaya kerap mengarahkan anak-anak dari keluarga miskin untuk bekerja membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan sekolah, memperkuat siklus kemiskinan yang sulit dipatahkan jika akses dan kualitas pendidikan tidak diintervensi secara inklusif. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024) mencatat bahwa pada Agustus 2024 jumlah anak putus sekolah mencapai 4,6 juta orang.

Dalam konteks itulah program Sekolah Rakyat (SR) digagas sebagai salah satu terobosan kebijakan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini menargetkan pembukaan ke 159–166 titik sekolah SR pada 2025, dengan 100 titik pertama dibuka pada Juli 2025. Pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mencakup operasional sekolah dan gaji guru, sebagai indikasi komitmen negara terhadap investasi pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan. 

Program ini tidak hanya menambah jumlah sekolah, tetapi juga menekankan kualitas lulusan lewat kurikulum yang menggabungkan pendidikan formal, pembentukan karakter, dan keterampilan hidup, termasuk keterlibatan TNI dalam pembinaan disiplin siswa.

Hilirisasi Pendidikan
Salah satu aspek yang menjadi pembeda dalam program Sekolah Rakyat adalah orientasi ke arah hilirisasi pendidikan. Hilirisasi di sini dimaknai sebagai alur keberlanjutan pendidikan yang melewati fase sekolah hingga ke tahap lanjutan, baik melanjutkan pendidikan tinggi, memasuki dunia kerja, atau menjadi wirausahawan sosial. Melalui kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), lulusan SR diarahkan agar tidak “lepas” setelah ijazah, melainkan memiliki jalur karier yang jelas.

Upaya pemberdayaan juga menyasar orang tua siswa melalui pelatihan keterampilan dan program wirausaha sehingga efek intervensi tidak hanya berhenti pada siswa saja, tetapi turut menguatkan ekosistem keluarga dan komunitas. Hal ini mencerminkan pendekatan terpadu antara pendidikan dan sosial ekonomi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaannya, program ini menekankan pentingnya transparansi dan integritas tata kelola. Sebagai contoh, Menteri memperingatkan agar SR tidak menjadi tempat “titipan, kongkalikong, atau bayar-membayar”, melainkan benar-benar menargetkan keluarga dari desil 1 dan 2. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses bukan cukup dengan membuka pintu sekolah, tetapi memastikan pintu itu benar-benar terbuka bagi yang berhak dan diteruskan dengan jalur pasca‐sekolah yang bermakna.

Dalam kerangka ilmiah, strategi hilirisasi ini sejalan dengan literatur tentang pembangunan sumber daya manusia, bahwa investasi pendidikan harus mencakup tidak hanya input (akses) tetapi juga output dan outcome (kualitas lulusan, kemandirian ekonomi). Sebagaimana dijelaskan dalam studi Ngan (2023) bahwa peran pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kualitas pendidikan dalam kerangka visi Indonesia 2045, termasuk aspek keberlanjutan dan relevansi bagi tenaga kerja.

Pendidikan Inklusif
Pendidikan inklusif diartikan bukan hanya sebagai akses yang sama bagi semua anak, tetapi juga sebagai sistem yang mampu menampung keragaman kondisi sosial-ekonomi dan geografis serta menyediakan lingkungan belajar yang adaptif. Sekolah Rakyat menempatkan diri pada posisi strategis untuk mewujudkan inklusi tersebut, terutama bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem yang selama ini kurang terlayani oleh sistem formal.

Program ini kembali menghidupkan gagasan “sekolah untuk rakyat” yang pernah berkembang dalam sejarah Indonesia, yakni ketika sekolah rakyat pada era kolonial Jepang maupun awal kemerdekaan dibuka tanpa biaya guna meningkatkan literasi dan kualitas SDM. Sekarang, dengan konteks yang berbeda—digitalisasi, kesenjangan antar wilayah, dan tantangan globalisasi—sekali lagi akses pendidikan perlu diperluas ke anak-anak dari wilayah terpencil, keluarga miskin ekstrem, dan status sosial yang rentan.

Konsep boarding school yang diusung Sekolah Rakyat menjadi salah satu elemen kunci dengan menyediakan asrama gratis, gizi, dan lingkungan belajar yang kondusif, program ini mengintegrasikan aspek kesejahteraan dan pendidikan. Pemanfaatan fasilitas balai pelatihan yang sudah ada menunjukkan efisiensi anggaran sekaligus memanfaatkan aset publik yang tidak digunakan secara maksimal.

Dari sisi kebijakan, dominasi tanggung jawab program oleh Kemensos (bukan hanya Kementerian Pendidikan) menunjukkan paradigma bahwa pendidikan—ketika ditujukan kepada kelompok rentan—tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan kurikulum, tetapi sebagai bagian dari pemberdayaan sosial. Dengan melibatkan sektor sosial dalam penyelenggaraan pendidikan, program ini memperluas makna inklusi: bahwa pendidikan juga adalah hak sosial dan ekonomi.

Potensi dan Tantangan
Program Sekolah Rakyat membawa potensi besar dalam memperkuat akses dan kualitas pendidikan untuk kelompok miskin ekstrem. Secara teoritis, sekolah berasrama yang dikelola negara dapat menyediakan lingkungan belajar yang lebih stabil, meringankan beban logistik keluarga, serta memastikan asupan gizi dan kondisi psikososial yang mendukung prestasi. Dengan demikian, dampak potensialnya tidak hanya pada angka partisipasi sekolah, tetapi juga pada kualitas lulusan dan mobilitas sosial.

Namun demikian, seperti banyak program intervensi struktural lainnya, implementasi SR dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diurai dan ditangani dengan strategi yang cermat. Pertama, pendanaan berkelanjutan. Walaupun APBN dialokasikan, kemapanan sumber keuangan jangka panjang dan mekanisme pencairannya harus jelas agar sekolah tidak berhenti di tengah jalan. Kedua, kualitas tenaga pendidik dan kurikulum. Program harus mampu merekrut, melatih, dan mempertahankan guru berkualitas yang mampu menggabungkan pendidikan formal, karakter, dan keterampilan hidup. Tanpa itu, sekolah-gratis berasrama saja tidak cukup menjamin hasil yang diinginkan.

Ketiga, infrastruktur dan fasilitas pendukung. Meski sekolah memanfaatkan balai pelatihan, persyaratan ruang kelas, laboratorium, asrama, layanan kesehatan dan psikososial harus dipenuhi. Keempat, dukungan masyarakat dan penerimaan sosial. Program yang muncul secara top-down perlu ditautkan dengan pemahaman dan kesiapan warga lokal untuk menerima, menjaga, dan mendukung sekolah tersebut agar menjadi bagian komunitas, bukan hanya institusi asing.

Dalam konteks ilmiah, tantangan-tantangan tersebut mengingatkan bahwa reformasi pendidikan untuk kelompok rentan memerlukan pendekatan sistemik—linking access, quality, relevance, and sustainability. Tanpa keterpaduan keempat elemen tersebut, inisiatif besar seperti Sekolah Rakyat berisiko hanya menjadi proyek sementara, bukan transformasi yang berkelanjutan.

Cerita Istimewa
Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdiri salah satu unit pilot dari Sekolah Rakyat: Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 20 Sleman, yang menampung sekitar 75 siswa dari berbagai daerah di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Para siswa berasal dari keluarga kurang mampu dan menjalani pendidikan berasrama sejak tahun itu. Mereka tidak hanya belajar akademik, tetapi juga mengasah karakter dan keterampilan sosial dalam lingkungan yang relatif baru bagi banyak dari mereka.

Salah satu siswa, Ikhsan Fajar Susandi dari Kokap, Kabupaten Kulon Progo, menyebut cita-citanya menjadi bupati sebagai motivasi untuk “angkat derajat orang tua”. Ia datang dari keluarga di mana ayah bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu sebagai penjual tempe. Ikhsan mengaku telah dilatih untuk public speaking dan merasa kepercayaan dirinya meningkat setelah beberapa bulan belajar di SRMA 20 Sleman.

Sementara itu, Raihan Tawakkal, asal Kotagede, Kota Yogyakarta, bercita-cita menjadi mangaka (komikus Jepang), menggabungkan hobi menggambar dan menulis cerita. Ia aktif di taekwondo dan tapak suci dan merasa beban orang tua bisa sedikit berkurang dengan keberadaannya di SR. 

Adapun Renatha Merah Delima, siswi asal Sleman, mengungkapkan cita-citanya menjadi anggota TNI. Setelah ditinggal ayah tahun 2019, tinggal bersama ibu yang berjualan katering. Sekolah Rakyat menjadi harapan agar ia bisa fokus belajar dan meraih masa depan yang membanggakan. 

Kisah-kisah tersebut menunjukkan secara konkret bagaimana Sekolah Rakyat bukan hanya menawarkan fasilitas pendidikan gratis, tetapi juga mengubah kerangka pikir siswa, dari sekadar “menghadiri sekolah” menjadi “merancang masa depan”. Lingkungan asrama dan pembinaan yang disiplin tampak memberikan ruang bagi perkembangan kepercayaan diri, aspirasi tinggi, dan perubahan sosial keluarga.

Pada level lokal ini terlihat bahwa kebijakan makro dapat menghasilkan dampak nyata, yaitu anak-anak dari keluarga kurang mampu tertampung, dibina, dan diarahkan ke jalur yang lebih optimis. Namun sekaligus, contoh ini juga menegaskan bahwa pendampingan intensif dan lingkungan yang mendukung sangat penting agar program berjalan sesuai harapan.

Penutup
Program Sekolah Rakyat menandakan paradigm shift dalam kebijakan pendidikan nasional—dari sekadar menyediakan akses menuju jaminan masa depan. Dengan memasukkan elemen-elemen seperti asrama gratis, pembinaan karakter, keterampilan hidup, dan jalur pasca-sekolah, program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem secara lebih holistik.

Namun keberhasilan jangka panjang program ini akan sangat bergantung pada bagaimana unsur-unsur pendukungnya dijalankan: pendanaan yang berkelanjutan, kualitas pengajaran, kesiapan infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan tersebut, Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan dan menciptakan pemerataan yang sungguh-sungguh. Kisah di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan gambaran bahwa jika kebijakan menembus ke ranah praktik dengan desain yang matang, maka potensi transformasi sosial pendidikan bukan sekadar mimpi.[]

#ArtikelKIMFEST2025