SLEMAN. Pemerintah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, mulai menyosialisasikan pilot project aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai upaya memperkuat validitas data kemiskinan di wilayahnya. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Balai Dusun Demangan, Maguwoharjo, pada Senin (2/2/2026). Inovasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi layanan serta mempermudah akses bantuan sosial bagi masyarakat melalui sistem yang lebih terintegrasi.

Aplikasi Perlinsos merupakan program percontohan yang saat ini hanya dilaksanakan di 40 titik di seluruh Indonesia. Salah satu keunikan sistem ini adalah syarat aksesnya yang wajib menggunakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui integrasi ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa penerima manfaat adalah warga yang benar-benar terverifikasi secara resmi dalam database kependudukan nasional, sehingga meminimalisir risiko bantuan salah sasaran.

Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Subekti Handayani, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengantisipasi kendala teknis yang mungkin dihadapi masyarakat, terutama bagi kelompok lansia atau warga yang belum memiliki perangkat telepon pintar yang memadai. Menurutnya, pemerintah telah menyiagakan petugas untuk memberikan pendampingan langsung dalam proses aktivasi agar tidak ada warga rentan yang terhambat aksesnya.

“Bagi lansia atau warga dengan perangkat yang tidak mendukung, aktivasi IKD akan dibantu sepenuhnya oleh petugas kami. Proses aktivasi juga dapat dilakukan dengan mudah di kantor kecamatan terdekat. Kami ingin memastikan transisi ke sistem digital ini tidak meninggalkan mereka yang paling membutuhkan bantuan,” ujar Subekti Handayani di tengah sesi sosialisasi.

Lebih lanjut, Subekti memaparkan mengenai rencana penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang dijadwalkan cair pada bulan Februari mendatang. Ia menekankan pentingnya pendampingan keluarga dalam proses pendataan, terutama bagi penerima manfaat lansia. Hal ini dilakukan agar dokumentasi kegiatan dan validasi data lapangan benar-benar akurat sesuai dengan kondisi riil di lingkungan tempat tinggal warga.

“Program ini merupakan langkah besar untuk memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran. Melalui aplikasi Perlinsos, informasi penyaluran bantuan akan menjadi lebih transparan. Kami juga mewajibkan lansia didampingi anggota keluarga saat pendataan agar proses dokumentasi foto dan validasi data berjalan lancar,” tambahnya.

Selain membahas aplikasi, sosialisasi ini juga memberikan informasi terkait kebijakan layanan BPJS pada hari libur, di mana peserta diperbolehkan menanggung biaya terlebih dahulu untuk kemudian diklaim sesuai ketentuan pemerintah. Melalui rangkaian edukasi ini, Kapanewon Depok berharap masyarakat semakin akrab dengan mekanisme digitalisasi birokrasi, sehingga proses pendataan sosial di masa depan berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan warga Sleman. (Athiful/KIM Depok)