Rapat Koordinasi Kalurahan Maguwoharjo Bahas Evaluasi Pembangunan dan Optimalisasi PBB
- Jan 12, 2026
- KIM Depok
SLEMAN. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Kalurahan, Senin (12/1/2026), sebagai forum evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penguatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Penjabat Lurah Maguwoharjo, Isti Fajaroh, menyampaikan bahwa monitoring pembangunan di wilayah Kalurahan Maguwoharjo telah dilaksanakan secara menyeluruh dan berjalan sesuai dengan perencanaan serta alokasi anggaran yang ditetapkan. Ia menegaskan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan ketepatan sasaran.
Selain itu, Isti mengungkapkan capaian positif dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurutnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2025 Kalurahan Maguwoharjo menjadi salah satu yang terbaik di Kabupaten Sleman, meskipun belum menempati peringkat pertama.
“Target penerimaan PBB tahun 2025 sebesar 80 persen berhasil terlampaui dengan capaian 88,89 persen. Ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah kalurahan, dukuh, dan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menargetkan capaian yang sama, bahkan diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Sebagai langkah strategis, pihak kalurahan akan mengoptimalkan penyebarluasan informasi pembayaran PBB melalui website dan media sosial resmi kalurahan, guna memudahkan akses informasi bagi masyarakat.
Sementara Carik Maguwoharjo, Heri Santoso, menambahkan bahwa untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun berjalan, alokasi penerima ditetapkan sebanyak dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap padukuhan. “Penetapan tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan hasil musyawarah yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga,” ucapnya.
Menurutnya, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo selalu memastikan kesinambungan program pembangunan, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. (Athiful/KIM Depok)