SLEMAN. Ketua Jogja Disability Arts, Sukri Budi Dharma, mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam AI Summit 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM, Kamis (12/2/2026).

Dalam forum tersebut, Sukri menegaskan bahwa AI memiliki potensi strategis untuk memperluas akses dan meningkatkan partisipasi sosial serta ekonomi penyandang disabilitas. Menurutnya, pemanfaatan AI sejalan dengan upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan sosial.

“Teknologi harus menjadi jembatan kesetaraan. AI dapat membantu mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merujuk pada Long Form Sensus Penduduk, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 23 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari total populasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 juta orang berada pada usia produktif. Namun, tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas masih berada di kisaran 23,94 persen.

“Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan akses terhadap teknologi adaptif, minimnya fasilitas digital yang ramah disabilitas, serta sistem layanan yang belum sepenuhnya dirancang inklusif,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai inovasi global telah menunjukkan penerapan AI untuk mendukung aksesibilitas, antara lain aplikasi pembaca teks berbasis kamera bagi penyandang tunanetra, teknologi deskripsi visual lingkungan, fitur speech-to-text untuk penyandang tunarungu, serta perangkat bantu gerak pintar yang dapat dikendalikan melalui suara atau isyarat tertentu.

Sukri mengatakan bahwa kontribusi AI tidak hanya terbatas pada alat bantu komunikasi, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan ruang ekspresi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.

“Dengan sistem yang dirancang inklusif, keterbatasan fisik tidak lagi menjadi penghalang untuk berkarya dan berkontribusi secara produktif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pengembangan AI untuk disabilitas memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan teknologi yang dikembangkan benar-benar dapat diakses, terjangkau, dan bermanfaat bagi penyandang disabilitas di berbagai daerah.

Melalui forum ini, Sukri berharap penguatan kebijakan dan program berbasis teknologi inklusif dapat terus ditingkatkan, sehingga penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi sosial. 

“Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan melanjutkan pengembangan ekosistem digital yang ramah disabilitas sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tandasnya. (Athiful/KIM Depok)