Setiap hari, ekonomi Yogyakarta bergerak dari ruang-ruang yang sering luput dari mata kebijakan. Ada warung kecil yang bertahan di sudut kampung, pengrajin yang bekerja dari rumah, pelaku kuliner yang menerima pesanan lewat gawai, pedagang pasar yang mulai mengenal pembayaran digital, hingga anak muda yang menjual jasa kreatif melalui platform daring.

Mereka bukan sekadar pelengkap statistik. Mereka adalah wajah nyata ekonomi daerah. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 perlu dibaca bukan hanya sebagai pendataan rutin sepuluh tahunan, melainkan sebagai kerja besar untuk memotret denyut ekonomi warga secara lebih adil, lengkap, dan manusiawi.

Cermin Ekonomi

Secara ilmiah, data merupakan fondasi paling dasar dalam perumusan kebijakan publik. Tanpa data yang akurat, pemerintah mudah terjebak pada kebijakan yang tampak baik di atas kertas, tetapi tidak menyentuh persoalan riil masyarakat. Slogan “Data Akurat, Ekonomi Kuat” dalam Sensus Ekonomi 2026 menjadi penting karena menegaskan satu hal mendasar: pembangunan ekonomi tidak boleh berdiri di atas perkiraan. Ia harus bertumpu pada bukti.

Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, menggambarkan struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta menangkap perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Di titik ini, sensus menjadi instrumen membaca perubahan zaman. Ekonomi hari ini tidak lagi hanya hidup di toko fisik, pasar tradisional, dan kantor usaha formal. Banyak transaksi berlangsung melalui aplikasi, media sosial, layanan pesan antar, dan jejaring komunitas. Pada saat yang sama, isu keberlanjutan menuntut kegiatan ekonomi memperhatikan limbah, energi, produksi hijau, dan daya dukung lingkungan.

DIY menjadi contoh menarik dari perubahan tersebut. Informasi Pemda DIY menyebut sekitar 269 ribu pelaku usaha di Yogyakarta telah bermigrasi ke ekosistem digital. Angka ini menunjukkan daya lenting masyarakat, terutama setelah pandemi memaksa banyak pelaku usaha beradaptasi. Namun digitalisasi tidak otomatis berarti pemerataan. Di balik angka migrasi digital, masih ada pelaku usaha yang tertinggal karena keterbatasan literasi, jaringan, modal, manajemen, dan akses pasar. Sensus Ekonomi 2026 penting untuk menjawab pertanyaan yang lebih dalam: siapa yang benar-benar tumbuh, siapa yang hanya bertahan, dan siapa yang belum terlihat dalam peta pembangunan.

Jembatan Warga

Di sinilah Komunitas Informasi Masyarakat DIY menemukan posisi strategisnya. Dengan 1.563 KIM pada 2025, DIY memiliki modal sosial yang tidak kecil. KIM bukan hanya kanal penyebar informasi, melainkan penghubung antara bahasa negara dan bahasa warga. Dalam program sensus, persoalan utama bukan semata teknis pendataan, tetapi kepercayaan. Warga perlu memahami mengapa usahanya didata, bagaimana data digunakan, dan apa manfaatnya bagi masa depan ekonomi daerah.

KIM dapat menerjemahkan pesan teknokratis menjadi narasi yang sederhana, dekat, dan relevan. Ketika masyarakat ragu, KIM hadir memberi klarifikasi. Ketika hoaks muncul, KIM membantu verifikasi. Ketika pelaku UMKM merasa jauh dari program pemerintah, KIM menjadi simpul komunikasi yang menjembatani. Peran ini penting karena sensus yang berhasil bukan hanya menghasilkan angka, tetapi membangun partisipasi sadar.

Lebih jauh, KIM dapat menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum literasi ekonomi warga. Data tidak boleh dipahami sebagai urusan kantor statistik semata. Data adalah cermin bersama untuk menilai arah pembangunan, merancang pelatihan, memperkuat UMKM, menata pasar digital, serta mengukur keberlanjutan usaha. Bila warga memahami manfaatnya, sensus akan berubah dari kewajiban administratif menjadi gerakan partisipatif.

Yogyakarta memiliki tradisi dialog yang kuat. Tradisi itu harus bertemu dengan kebutuhan baru, yakni kemampuan membaca data secara jernih. Sensus Ekonomi 2026 memberi kesempatan bagi DIY untuk menyusun peta ekonomi yang lebih presisi, inklusif, dan berkeadaban.

Dengan cara itu, kebijakan tidak berhenti menjadi dokumen, tetapi hadir sebagai jawaban konkret atas perubahan hidup masyarakat. BPS menyediakan metodologi, Pemda menyiapkan arah kebijakan, sementara KIM menjaga agar suara warga tidak hilang di balik angka. Ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh, melainkan ekonomi yang mengenali semua pelakunya. Di situlah sensus menjadi kerja peradaban yang lebih utuh, jujur, terukur, adil, dan bermartabat.[]

(Athiful Khoiri, Wakil Sekretaris Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2025-2029)